Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH), menurut Keputusan Presiden 37/2009, memiliki durasi tugas dua tahun terhitung sejak undang-undang tersebut diterbitkan pada 30 Desember 2009. Artinya, per 30 Desember 2011, masa tugas unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) tersebut berakhir.

Sepanjang dwiwarsa masa tugasnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai Satgas PMH berhasil melaksanakan amanah tugas serta kewenangan berupa koordinasi, evaluasi, koreksi, dan pemantauan, agar pemberantasan mafia hukum dapat dilakukan seefektif mungkin. Per 23 Desember 2011, dari hampir 5.000 pengaduan masyarakat yang diterima Satgas PMH, 4.401 (89 persen) pengaduan telah dipelajari untuk kemudian ditindaklanjuti.

Corruption Perception Index (CPI) Indonesia naik dari 2,8 (2010) menjadi 3,0 pada 2011

Istana Wakil Presiden. Pemerintah serius menangani korupsi secara konkret. Salah satu implementasinya adalah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Inpres ini merupakan lanjutan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. "Setelah saya telaah, aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi 2012 isinya sangat substantif, bukan basa-basi," kata Wakil Presiden Boediono saat memimpin rapat koordinasi di Istana Wakil Presiden, 30 Desember 2011.

Dalam dua Inpres ini, Pemerintah mengimplementasikan enam strategi sesuai rekomendasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). Keenam strategi itu adalah: Pencegahan pada Lembaga Penegak Hukum; Pencegahan pada Lembaga Lainnya; Penindakan; Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; Penyelamatan Aset Hasil Korupsi; Kerjasama Internasional; dan Pelaporan. Targetnya, pada 2014 Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia dapat mencapai angka 5,0.

Kabinet Indonesia Bersatu II baru saja menyelesaikan paruh pertama tahun 2011. Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) telah melaporkan capaian sampai dengan bulan Juni kepada Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP). Saat ini sedang dilakukan tinjauan paruh waktu (mid-term review) berdasarkan rencana aksi (renaksi) yang tercakup dalam Instruksi Presiden (Inpres) 3/2010 dan Inpres Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional. Renaksi-renaksi ini adalah yang dipandang strategis untuk mencapai Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selain renaksi-renaksi dalam kedua Inpres tersebut, terdapat pula sejumlah
arahan dan instruksi yang disampaikan Presiden dalam berbagai Sidang Kabinet, Rapat Kerja maupun Rapat Terbatas untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul saat jalannya pemerintahan sehari-hari. Arahan maupun instruksi tersebut dimaksudkan agar K/L segera menuntaskan masalah yang muncul terkait kepentingan rakyat, atau setidaknya mengambil langkah awal penyelesaiannya. Para pimpinan K/L adalah jajaran manajemen puncak yang harus mengambil aksi nyata jika muncul masalah, terlebih lagi jika itu semuanya atas dasar arahan Presiden. Sebagai bagian dari pengaturan sebuah tata-kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip manajemen “Plan-Do-Check- Action”, progres instruksi/arahan Presiden harus dapat di-check, dan kemudian dilakukan action jika ada pelaksanaan yang tidak sesuai dengan planning semula.

Di bawah koordinasi Wakil Presiden Boediono, jajaran Kepolisian Negara RI (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus bekerja melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2011 atau Inpres 1/2011. Pelaksanaan instruksi-instruksi Inpres tentang Percepatan Penyelesaian Kasus-Kasus Hukum dan Penyimpangan Pajak tersebut didukung pula oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH). Secara umum, progres implementasi Inpres 1/2011 sudah “on track” dengan beberapa catatan perbaikan.

Penegakan Hukum

Salah satu poin penting implementasi Inpres 1/2011 adalah terlaksananya penegakan hukum bagi para pelaku yang terlibat dalam kasus hukum dan penyimpangan pajak, termasuk pada kasus Gayus Tambunan. Hukum ditegakkan agar memunculkan efek jera dan membawa keadilan, yang penting dalam upaya pemberantasan mafia hukum. Terkait praktek mafia hukum dalam penanganan kasus Gayus pada 2009, pelaku-pelaku terkait, baik oknum aparat dari Polri, Kejaksaan, Kehakiman, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, advokat, konsultan pajak maupun dari pihak swasta, telah dan sedang disidik dan dituntut secara hukum. Sebagian dari mereka bahkan telah dijatuhi sanksi oleh pengadilan.