Siaran Pers

Laporan Pimpinan Diskusi Penghitungan Deforestasi Kedua

. Posted in News - Siaran Pers

Angka deforestasi (baik yang diterbitkan oleh negara, FAO atau komunitas ilmiah) memiliki tekanan politik yang kuat terhadap negara-­‐negara tropis karena sebagian besar angka deforestasi ini terjadi di hutan tropis. Dengan demikian, komunikasi yang lekat antara ilmu pengetahuan dan kebijakan adalah kunci untuk menjembatani kebutuhan kebijakan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Diskusi Penghitungan Deforestasi Kedua difasilitasi oleh UKP4, Kementerian Kehutanan dan Badan Pengelola REDD+ melakukan elaborasi dan metodologi perbandingan hilangnya tutupan pepohon global (pendekatan perspektif ilmiah) dan deforestasi Kawasan Hutan Indonesia (pendekatan jurisdiksional). Diskusi mengenai metodologi telah digunakan untuk sampai ke pemahaman umum dan perspektif tentang definisi deforestasi, pengelolaan data/informasi kehutanan, dan perlu adanya suatu badan pelaporan emisi dari sektor kehutanan.

Chair’s Report on the Second Deforestation Roundtable

. Posted in News - Siaran Pers

Deforestation figures (either published by countries, FAO or the scientific community) have strong political pressure to the tropical countries since most of current deforestation numbers occurred in the tropical forest. Therefore, intense communication between science and policy is the key to bridge policy needs and the advancement of science.

The Second Deforestation Roundtable facilitated by UKP4, Ministry of Forestry and REDD Agency provided a comparison of methodologies of global tree cover loss (science perspective approach) and Indonesia forest area (kawasan hutan) deforestation (jurisdictional approach). The discussion on the methodologies has been utilized to come up with common understanding and perspective on deforestation definition, forestry data/information management, and the needs for a forestry sector emissions reporting agency.

Kepala UKP4 Apresiasi Respons untuk Sukseskan Pelaksanaan REDD+

. Posted in News - Siaran Pers

Jakarta, 19 Desember 2013 - Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, hari ini (19/12), terkait implementasi upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (reducing emissions from deforestation and forest degradation atau REDD+) mengapresiasi respons luar biasa dari pelbagai pihak.

“Pihak-pihak yang saya maksud itu antara lain masyarakat adat, pemerintah-pemerintah provinsi mitra REDD+, hingga kelompok korporasi. Kerja sama semuanya untuk mengubah cara pandang pembangunan ke arah yang prolingkungan amat diperlukan,” ungkap Kuntoro dalam pidato kuncinya di hadapan 400-an hadirin pada pertemuan dengan para pemangku kepentingan REDD+ di Jakarta.

Rapat Koordinasi Akhir Tahun Penanganan Perkara Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Dengan Pendekatan Multidoor

. Posted in News - Siaran Pers

Jakarta, 18 Desember 2013 – Hari ini, UKP-PPP bersama Penegak Hukum (perwakilan Kejaksaan Agung RI, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Deputi Penaatan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup, Dirjen PHKA Kementerian Kehutanan, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Kepala PPATK, Kapolda Riau, Kapolda Kalimantan Tengah, dan Kapolda Kalimantan Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat beserta para penyidik dan jaksa) menyelenggarakan rapat koordinasi akhir tahun mengenai penanganan perkara kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan pendekatan penggunaan multi rezim hukum multi door yang terjadi di kawasan hutan dan lahan gambut. Penanganan sejumlah perkara tersebut sebagai tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama yang ditandatangani tanggal 20 Desember 2012 oleh sejumlah pimpinan puncak institusi penegakan hukum dan Kementerian/Lembaga terkait dan Peraturan Bersama tentang Pedoman teknis Multi-doors yang ditandatangani para pejabat eselon 1 (satu) tanggal 20 Mei 2013.

“Penyelenggaraan rapat ini sangat penting untuk mengetahui perkembangan penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan multi-rezim hukum dalam mendukung program REDD+ yang telah berlangsung kurang lebih satu setengah tahun. Harapannya agar aparat penegak hukum terus bersinergi dalam menuntaskan penanganan perkara kejahatan sumber daya alam dan kasus kebakaran hutan dan lahan di Rawa Tripa Provinsi Aceh dan Provinsi Riau serta kasus kejahatan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat” kata Kepala UKP-PPP, Kuntoro Mangkusubroto.

PERKEMBANGAN PENANGANAN PERKARA

Menurut Kabareskrim Mabes Polri, penanganan kasus kebakaran lahan dan hutan di Propinsi Aceh, Provinsi Riau dan kasus kejahatan sumber daya alam di Provinsi Kalteng telah mengalami kemajuan. “Saat ini, perkara yang ditangani oleh pihak Kepolisian sudah ada satu perkara yang diputus oleh pengadilan yaitu kasus PT KAL, diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Kualakapuas Kalimantan Tengah dengan hukuman 2 tahun dengan pidana denda 1 miliar rupiah dan subsidair 4 bulan serta lahan seluas 1.140 Ha diperintahkan dirampas untuk negara”, kata Kabareskrim Irjen Pol Suhardi Alius.

Selain kasus tersebut, terdapat 3 (tiga) kasus lain di Provinsi Kalimantan Tengah telah masuk tahap persidangan, tahap P-21 4 (empat) kasus, selebihnya masih tahap penyelidikan/penyidikan. Khusus kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau, Polda Riau telah menahan tersangka berinisial TKY, menjabat Regional Direktur PT AP, warga negara Malaysia dan saat ini tahapannya sudah P-21 dan akan segera dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut”, kata Kabareskrim menambahkan.

Kasus yang ditangani Kementerian Lingkungan Hidup juga mengalami kemajuan. “Ada 9 (sembilan) kasus/perusahaan yang ditangani oleh PPNS KLH yaitu 2 kasus pembakaran lahan di Rawa Tripa Aceh yang terjadi Maret 2012 dan 7 kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang terjadi sekitar Juni 2013. Perkembangan penanganan kasus Rawa Tripa, yaitu satu kasus sudah tahap persidangan (pemeriksaan saksi), yaitu PT KA dan satu kasus sudah tahap P-21 yaitu PT SPS, kata Deputi Penaatan Hukum KLH, Daryono.

Daryono juga menambahkan bahwa selain proses pidana, terhadap PT KA dan PT SPS, KLH bersama-sama dengan Kejaksaan Agung selaku Jaksa Pengacara Negara juga mengajukan gugatan perdata dengan nilai gugatan masing-masing di atas 300 miliar rupiah. Saat ini, gugatan perdata terhadap PT KA sudah tinggal menunggu putusan akhir, yang akan dibacakan tanggal 30 Desember 2013, sedangkan PT SPS sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saat ini masih menunggu panggilan sidang. Lebih lanjut Daryono menjelaskan, “untuk 7 (tujuh) kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, saat ini masih tahap penyidikan, berkas perkara belum diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

Memasuki tahun 2014, Aparat Penegak Hukum terus berkomitmen dan akan bersatu padu menuntaskan kasus-kasus di atas.

Kepala UKP4: Indonesia Siap Memasuki Babak Baru Pelaksanaan REDD+

. Posted in News - Siaran Pers

Jakarta, 17 Desember 2013 – Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, hari Selasa di Jakarta meyakinkan kembali bahwa Indonesia siap melaksanakan komitmen Presiden untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Pada 19 Desember 2013, UKP4 akan mengadakan pertemuan dengan para pemangku kepentingan REDD+ dan menyerahterimakan semua hasil pekerjaan Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ (Satgas REDD+) termasuk pekerjaan yang sedang berjalan dan dalam perencanaan.

Pertemuan ini, yang digelar pada Kamis (19/12), dirancang untuk memberikan informasi terkini dan peluang kepada semua pihak dari setiap elemen pemangku kepentingan REDD+ dan peminat isu ini, untuk bertemu dan bertukar informasi tentang kemajuan dan arahan kebijakan dan rencana aksi REDD+.

“Indonesia saat ini on track dalam usaha mencapai target penurunan emisi. Pertemuan ini bertujuan untuk melaporkan kemajuan dan tantangannya. Semua pihak harus berkoalisi untuk menghentikan perusakan hutan dan penurunan emisi.” ujar Kuntoro.

Komitmen Indonesia secara sukarela untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 sebesar 26% atau sampai dengan 41% dengan bantuan internasional mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk dunia internasional.(1) Langkah berani ini adalah bentuk kepemimpinan Indonesia dalam memerangi dampak buruk perubahan iklim dan menyejahterakan masyarakat Indonesia terutama yang secara langsung kehidupannya bergantung pada sumber daya alam.

Sebuah badan khusus yang bertugas mengelola kegiatan reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) yang bertanggung jawab kepada Presiden telah dibentuk akhir Agustus lalu.(2) Persiapan beroperasinya Badan ini telah dilaksanakan oleh Satgas REDD+ termasuk sebuah strategi nasional; instrumen pendanaan; serta komponen pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV).

Peserta pertemuan tersebut mencakup pemangku kepentingan dari latar belakang yang beragam, sektor dan kepentingan, termasuk para pemimpin politik, anggota kabinet, DPR, DPRD Provinsi, para perwakilan negara sahabat dan pejabat diplomat senior serta pejabat kerja sama pembangunan. Pertemuan ini juga melibatkan masyarakat sipil, media massa, akademisi, dan sektor swasta termasuk asosiasi bisnis. Peserta juga termasuk pejabat dari tingkat pusat dan daerah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang terkait dengan berbagai bagian dari agenda kebijakan REDD+.

Dalam pertemuan ini juga akan diselenggarakan sesi interaktif dengan bentuk bazaar tematis. Sesi ini akan memberikan kesempatan diskusi tatap muka antara berbagai pihak dan kelompok kepentingan.