News

Kepala UKP4 Apresiasi Respons untuk Sukseskan Pelaksanaan REDD+

. Posted in News - Siaran Pers

Jakarta, 19 Desember 2013 - Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, hari ini (19/12), terkait implementasi upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (reducing emissions from deforestation and forest degradation atau REDD+) mengapresiasi respons luar biasa dari pelbagai pihak.

“Pihak-pihak yang saya maksud itu antara lain masyarakat adat, pemerintah-pemerintah provinsi mitra REDD+, hingga kelompok korporasi. Kerja sama semuanya untuk mengubah cara pandang pembangunan ke arah yang prolingkungan amat diperlukan,” ungkap Kuntoro dalam pidato kuncinya di hadapan 400-an hadirin pada pertemuan dengan para pemangku kepentingan REDD+ di Jakarta.

Rapat Koordinasi Akhir Tahun Penanganan Perkara Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Dengan Pendekatan Multidoor

. Posted in News - Siaran Pers

Jakarta, 18 Desember 2013 – Hari ini, UKP-PPP bersama Penegak Hukum (perwakilan Kejaksaan Agung RI, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Deputi Penaatan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup, Dirjen PHKA Kementerian Kehutanan, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Kepala PPATK, Kapolda Riau, Kapolda Kalimantan Tengah, dan Kapolda Kalimantan Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat beserta para penyidik dan jaksa) menyelenggarakan rapat koordinasi akhir tahun mengenai penanganan perkara kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan pendekatan penggunaan multi rezim hukum multi door yang terjadi di kawasan hutan dan lahan gambut. Penanganan sejumlah perkara tersebut sebagai tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama yang ditandatangani tanggal 20 Desember 2012 oleh sejumlah pimpinan puncak institusi penegakan hukum dan Kementerian/Lembaga terkait dan Peraturan Bersama tentang Pedoman teknis Multi-doors yang ditandatangani para pejabat eselon 1 (satu) tanggal 20 Mei 2013.

Kepala UKP4: Indonesia Siap Memasuki Babak Baru Pelaksanaan REDD+

. Posted in News - Siaran Pers

Jakarta, 17 Desember 2013 – Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, hari Selasa di Jakarta meyakinkan kembali bahwa Indonesia siap melaksanakan komitmen Presiden untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Pada 19 Desember 2013, UKP4 akan mengadakan pertemuan dengan para pemangku kepentingan REDD+ dan menyerahterimakan semua hasil pekerjaan Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ (Satgas REDD+) termasuk pekerjaan yang sedang berjalan dan dalam perencanaan.

Pertemuan ini, yang digelar pada Kamis (19/12), dirancang untuk memberikan informasi terkini dan peluang kepada semua pihak dari setiap elemen pemangku kepentingan REDD+ dan peminat isu ini, untuk bertemu dan bertukar informasi tentang kemajuan dan arahan kebijakan dan rencana aksi REDD+.

“Indonesia saat ini on track dalam usaha mencapai target penurunan emisi. Pertemuan ini bertujuan untuk melaporkan kemajuan dan tantangannya. Semua pihak harus berkoalisi untuk menghentikan perusakan hutan dan penurunan emisi.” ujar Kuntoro.

Komitmen Indonesia secara sukarela untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 sebesar 26% atau sampai dengan 41% dengan bantuan internasional mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk dunia internasional.(1) Langkah berani ini adalah bentuk kepemimpinan Indonesia dalam memerangi dampak buruk perubahan iklim dan menyejahterakan masyarakat Indonesia terutama yang secara langsung kehidupannya bergantung pada sumber daya alam.

Sebuah badan khusus yang bertugas mengelola kegiatan reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) yang bertanggung jawab kepada Presiden telah dibentuk akhir Agustus lalu.(2) Persiapan beroperasinya Badan ini telah dilaksanakan oleh Satgas REDD+ termasuk sebuah strategi nasional; instrumen pendanaan; serta komponen pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV).

Peserta pertemuan tersebut mencakup pemangku kepentingan dari latar belakang yang beragam, sektor dan kepentingan, termasuk para pemimpin politik, anggota kabinet, DPR, DPRD Provinsi, para perwakilan negara sahabat dan pejabat diplomat senior serta pejabat kerja sama pembangunan. Pertemuan ini juga melibatkan masyarakat sipil, media massa, akademisi, dan sektor swasta termasuk asosiasi bisnis. Peserta juga termasuk pejabat dari tingkat pusat dan daerah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang terkait dengan berbagai bagian dari agenda kebijakan REDD+.

Dalam pertemuan ini juga akan diselenggarakan sesi interaktif dengan bentuk bazaar tematis. Sesi ini akan memberikan kesempatan diskusi tatap muka antara berbagai pihak dan kelompok kepentingan.

Raker dan Evaluasi Realisasi APBD Kabupaten/Kota Se-Indonesia

. Posted in News - Siaran Pers

Bali, 7 Desember 2013. Tepat pada dua tahun lampau, mengambil momentum Penyampaian DIPA 2012, Presiden Yudhoyono menugasi Kuntoro Mangkusubroto (Kepala UKP4) bersama Anny Ratnawati (Wakil Menteri Keuangan) dan Mardiasmo (Kepala BPKP) untuk berhimpun dalam satu tim: Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA). Amanah utama bagi TEPPA adalah mendorong percepatan realisasi anggaran belanja pusat dan daerah.

Sepanjang 2012, TEPPA telah menggulirkan serangkaian langkah strategis, antara lain: membangun Sistem Monitoring TEPPA (Sismontep), melakukan penguraian sumbatan (debottlenecking), menerbitkan instrumen terkait blokir dan efektivitas proses lelang, hingga mengusulkan kinerja menteri didasarkan pada besarnya realisasi anggaran belanja.

Adanya TEPPA membuat perhatian pimpinan daerah terhadap realisasi anggaran pembangunan meningkat. Pengawasan langsung oleh TEPPA pun telah mendorong daerah untuk membangun pengendalian internalnya secara terintegrasi. Sejak 2012, TEPPA telah memantau realisasi belanja 33 provinsi berikut dukungan debottlenecking-nya. Mulai 2013, TEPPA memperluas jangkauannya hingga ke tingkat kabupaten/kota yang, dalam praktiknya, koordinasi pengendaliannya dilakukan oleh provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Kali ini, pada Sabtu, 7 Desember 2013, bertempat di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, TEPPA mengundang dan mengumpulkan seluruh 496 bupati/walikota se-Indonesia untuk merapatkan barisan dalam mendorong percepatan realisasi APBD di kabupaten/kota. Tajuknya adalah “Rapat Kerja dan Evaluasi Realisasi APBD Kabupaten/Kota Se-Indonesia: Pelaksanaan Anggaran yang Berkualitas melalui Transparansi Anggaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan atas Pengelolaan Anggaran Daerah”.

Seturut arahan Bapak Wakil Presiden Boediono, terdapat tiga kunci yang patut digarisbawahi, yakni kualitas, transparansi, serta membuka partisipasi masyarakat secara lebih konkret. Ketiganya telah diatur secara jelas antara lain dalam UU 17/2003 (tentang Keuangan Negara), PP 58/2005 (tentang Pengelolaan Keuangan Daerah), dan UU 32/2008 (tentang Keterbukaan Informasi Publik). Akses partisipasi masyarakat dapat dikanalkan melalui laman Satupemerintah.net serta Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR! (http://lapor.ukp.go.id atau SMS 1708).

Hingga akhir 2013, memang kinerja realisasi anggaran belanja kabupaten/kota belum bisa diukur secara penuh sebagaimana di tingkat provinsi. Tapi, kemajuan yang signifikan terjadi: jumlah pelaporan kabupaten/kota melalui Sismontep meningkat. Pada kuartal-I 2013, tercatat 115 kabupaten/kota dari 17 provinsi yang melaporkan datanya. Pada akhir kuartal-II, jumlah itu meningkat dua kali lipat lebih, menjadi 302 kabupaten/kota dari 32 provinsi. Artinya, kini sekitar 60 persen kabupaten/kota se-Indonesia sudah tergabung dalam Sismontep dan dapat difasilitasi pelaksanaan APBD-nya oleh TEPPA.

Seperti halnya penilaian kinerja menteri, jelas Wakil Presiden, “rapor” kepala daerah didasarkan pula pada capaian di Sismontep dan, sesuai amanat Bapak Presiden, akan diumumkan ke publik secara berkala. Ditekankan lagi, perlunya pengendalian realisasi anggaran belanja tersebut bukan semata-mata berupa kepatuhan melakukan pelaporan, melainkan lebih pada kesadaran akan pentingnya tata-kelola dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang lebih baik agar dapat memberikan layanan terbaik kepada rakyat.

Kontes Inovasi Solusi 2013: “SOLUSIMU, Ayo Berinovasi!”

. Posted in News - Siaran Pers

Jakarta, 17 Oktober 2013. Sekretariat Open Government Indonesia (OGI) mewakili Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menyelenggarakan pertemuan pembukaan (kick-off) Kontes Inovasi Solusi 2013. Kompetisi ini dipicu oleh tingginya partisipasi publik, terkhusus generasi muda, yang terlibat dalam program Model Open Government Partnership (MOGP) pada awal Oktober 2013 ini.

Kontes yang direncanakan sejak September 2013 dan ditutup dengan malam penganugerahan pada Desember 2013 itu bertemakan “SOLUSIMU, Ayo Berinovasi!”. Tujuannya adalah untuk mendorong transparansi informasi serta merangsang publik berpartisipasi lebih aktif menyumbangkan solusi bagi pemerintahan yang lebih baik. “Di sini, siapapun boleh berkarya, karya terbaik akan dijalankan oleh Kementerian/Lembaga terkait,” terang penanggung jawab acara, Dedi Noor Cahyanto.

Akhir-akhir ini, imbuh Dedi, semakin banyak pengaduan masyarakat dilayangkan, antara lain menyoal mutu layanan publik, efisiensi birokrasi, hingga efektivitas pencegahan korupsi. Itu bukti bahwa “tata-kepemerintahan yang lebih baik sesuai harapan publik” statusnya masih harus terus diperjuangkan.