News

Lebih dari 50 Perwakilan OMS Internasional Hadiri Pertemuan Forum Internasional untuk Pembangunan Indonesia

. Posted in News - Siaran Pers

International NGO Forum on Indonesian Development bersama Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs (KUKPRI) serta Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) menggelar pertemuan bertajuk “Inter-Community in Reality” di tengah Sidang Majelis Umum PBB ke-68 di New York

New York, September 2013 – Berlatar belakang Sidang Majelis Umum PBB ke-68 di New York, International Forum on Indonesia’s Development (INFID) bersama perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menggelar pertemuan informal “Inter-Community in Reality: Toward a New Platform for Achieving MDGs and Welcoming Post-2015 Development Agenda di Indonesia”. Tujuannya, untuk membahas percepatan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) dan Agenda Pembangunan Pasca-2015 di Indonesia melalui peran serta antar-komunitas. OMS termaksud antara lain adalah: Kemitraan, Women Research Institute, Indonesia’s Youth Working Group on Post-2015 Development Agenda, Prakarsa, dan TIFA Foundation.

Pertemuan dua jam yang didukung The Ford Foundation dan Oxfam Indonesia tersebut dipimpin dan difasilitasi oleh INFID dengan konteks pembangunan yang disampaikan oleh Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto dan Utusan Khusus Prsiden untuk MDGs Nila F. Moeloek. Hadir pula para mitra pembangunan dan organisasi filantropi yang aktif terlibat di Indonesia, antara lain: GE Foundation, Coca-Cola Foundation, Save the Children, dan UNICEF. Mereka berbagi pengalaman dengan para partisipan.

Bersama mitra pembangunan—internasional maupun nasional—OMS mengambil peran sentral dalam aktivitas pembangunan maupun advokasi, yang sebagian besar disebabkan oleh kedekatan mereka dengan masyarakat. MDGs telah menjadi platform bersama untuk kolaborasi yang lebih luas bagi pengembangan pelibatan masyarakat sipil, organisasi pembangunan, serta badan-badan serupa milik pemerintah.

Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif INFID, menyampaikan, ”OMS tersebut bersama para mitra pembangunan berskala internasional dan nasional mengambil peran sentral dalam aktivitas pembangunan maupun advokasi. Hal ini didukung oleh inisiatif-insiatif mereka yang sangat dekat dengan masyarakat.“

Sugeng menambahkan, dalam aktivitasnya, OMS juga membantu dalam memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, penempatan dan transmigrasi, program keluarga sehat, perlindungan hak asasi, serta upaya peningkatan kesejahteraan lainnya.

Topik-topik diskusi yang disampaikan oleh berbagai perwakilan ini merupakan turunan dari delapan tujuan pencapaian MDGs. “Hubungan antar-komunitas, khususnya antar-OMS di skala global maupun di Indonesia, adalah sebuah sinergi yang menekankan bukan hanya dari sudut pandang negara, melainkan juga masyarakat,” ujar Sugeng.

“Inisiatif antar-komunitas ini merupakan penerapan dari sejumlah bentuk kerjasama yang ada, seperti co-governance, co-production, co-financing, dan joint-decision making yang dapat memaksimalkan potensi dan sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di masyarakat,” tutur Sugeng.

Wicaksono Sarosa, Direktur Eksekutif Kemitraan mengatakan, “Kami berharap, pertemuan ini dapat mendorong meluasnya inklusi peran masyarakat sipil dan filantropi swasta dalam memberikan masukan terhadap kebijakan untuk Pemerintah Indonesia saat ini dan di waktu yang akan datang.”

Saat ini, imbuh Wicaksono, kapasitas APBN untuk pembangunan belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan. Diperlukan dukungan masyarakat sipil, organisasi filantropi, mitra pembangunan, hingga sektor swasta. Penting agar APBN maupun APBD yang ada dibuat lebih efisien, bebas korupsi dan responsif terhadap kebutuhan pemenuhan MDGs.

Wicaksono menambahkan, ke depan, mengingat sejumlah kekhasan OMS, perlu juga dipikirkan bagaimana agar masyarakat sipil juga dapat mengakses APBN dan APBN namun tentu tidak dengan cara-cara procurement seperti sekarang ini yang masih sangat project-oriented.

“Ini adalah upaya bersama segenap pemangku kepentingan dalam rangka menyinambungkan peningkatan dampak pembangunan. Inilah antarkomunitas dalam realita,” tandas Wicaksono.

 

Tentang INFID

Sejak 2014, INFID merupakan OMS Indonesia yang diakreditasi PBB dengan “Special Status of Ecosoc”. Sebagai kewajibannya, INFID menjalankan pelbagai kegiatan dalam upaya memberi kontribusi kepada prioritas pembangunan yang dicanangkan PBB, baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti pencapaian MDGs dan Penyusunan Agenda Pembangunan pasca-2015. INFID juga menjadi “national lead” dari Beyond 2015, sebuah kampanye global untuk agenda pembangunan 2015 dan anggota dari IFP, sebuah forum global untuk forum masyarakat sipil. Untuk penyusunan agenda pembangunan pasca-2015, INFID mendorong suara komunitas marjinal seperti masyarakat adat, komunitas penyandang cacat, hingga kelompok miskin kota.

Kuntoro, dari Aceh untuk Indonesia

. Posted in News - Siaran Pers

[Jakarta, 6 September 2013] – TD Garden (Boston, Masachussets, AS), 4 Mei 2012. Pada commencement-nya yang ke-110, Universitas Northeastern, dipimpin langsung oleh presidennya Prof. Joseph E. Aoun, menganugerahkan gelar doktor kehormatan kepada enam tokoh. Dua di antaranya adalah Colin Powell (eks-Menteri Luar Negeri AS) dan Kuntoro Mangkusubroto. Kuntoro, yang juga alumnus dari universitas tersebut pada 1975, adalah satu-satunya penerima dari luar AS.

Penganugerahan doktor honoris causa itu adalah sebentuk apresiasi terhadap kegigihan Kuntoro atas kontribusi nyata penerapan kepakarannya dalam ilmu keputusan. Kepakarannya dinilai mumpuni hingga menuai pengakuan dunia terutama ketika mengomandani Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias pascatsunami (BRR) pada 2005-2009.

Untuk merayakan itulah Institut Teknologi Bandung (ITB) bersama Universitas Northeastern mengadakan kuliah umum Kuntoro "Menata Perubahan di Indonesia: Dari Pemulihan Pascatsunami ke UKP4 – Ilmu Keputusan dalam Praktik". Gelaran ilmiah di Auditorium PLN Pusat tersebut—tempat 14 tahun lampau ia pernah menjadi CEO-nya—diikhtiarkan pula untuk mendiseminasikan pengalamannya seputar “seni” pengambilan keputusan di level strategis yang, telah terbukti dan diakui, turut mewarnai perubahan demi perubahan di republik ini. Isunya terletak pada bagaimana ilmu keputusan itu dipraktikkan.

Gelar sarjana (teknik industri) dan guru besar (ilmu keputusan) diperoleh Kuntoro dari ITB, masing-masing pada 1972 dan 2012. Sudah sejak usia awal 30-an decision scientist itu sudah “lantang” menancapkan bendera pengambilan keputusan sebagai disiplin ilmu; antara lain ditunjukkan dengan menjadi dosen tamu mata kuliah ilmu keputusan di Sekolah Staf dan Komando TNI AU (1979-1982).

Penempuh rimba dan pendaki gunung “Wanadri” angkatan 1969 ini acapkali “dipinjam tenaganya” untuk beragam kapasitas, antara lain: tiga kali sebagai Dirut BUMN hingga dijuluki “dokter perusahaan sakit”, satu kali sebagai menteri di bawah dua presiden, hingga mengepalai BRR dan kini UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan). Ia menempatkan pengalamannya di dua institusi terakhir itu sebagai fase sangat istimewa dari perjalanan mempelajari, menantang, menerapkan, hingga berbagi sebuah disiplin ilmu yang telah dipilih dan dicintainya sejak mahasiswa.

Terutama di BRR, aku Kuntoro, penguasaannya terhadap ilmu keputusan benar-benar diuji. Tekanan bukan saja datang dari alam, melainkan juga dari manusia beserta konfliknya. “Menghadapi alam, itu menghadapi masalah yang relatif tertata. Sedangkan dengan orang, tidak tertata. Alam tidak berpikir, tetapi orang berpikir. Di situlah kita dilatih untuk menganalisis dan juga bernegosiasi,” jelas Kuntoro setengah berfilsafat.

“Di BRR mata saya makin terbuka bahwa tidak ada sesuatu yang optimal atau sempurna. Semuanya ‘suboptimal’. Justru karena suboptimal itulah kerja keras untuk membuat kondisi menjadi lebih baik dari waktu ke waktu menjadi dimungkinkan alih-alih melahirkan sejumlah terobosan atau invensi,” ujarnya.

Salah satu terobosan penting dari Aceh yang kini berhasil “dijual” UKP4 adalah pemanfaatan informasi geografis (GIS) ke dalam sistem pengendalian pembangunan nasional dan daerah, papar Kuntoro di public lecture yang dihadiri pula oleh Wakil Presiden, Bapak Prof. Boediono. “Saking banyak dan bernilainya pembelajarannya, sampai-sampai saya berani menyatakan, itu semua ibarat ‘warisan dari Aceh untuk Indonesia, dan bahkan dunia’,” yakinnya.

Dihadiri 500-an undangan, kuliah umum pada Jumat (6 September 2013) sore yang dibuka oleh Nur Pamudji (Dirut PT PLN) dan Prof. Dr. Akhmaloka (Rektor ITB), ditanggapi oleh Prof. Hooi Den Huan (Nanyang Technology University, Singapore) serta ditutup oleh Prof. Joseph E. Aoun itu berlangsung sederhana namun cukup hangat dan menuai antusias. ***

Kuntoro, from Aceh for Indonesia

. Posted in News - Siaran Pers

[Jakarta, September 6, 2013] – TD Garden (Boston, Masachussets, AS), Mei 4, 2012. On its 110th commencement, Northeastern University, represented by its president, Prof. Joseph. E. Aoun, presented honorary degrees to six recipients. Among which were General Colin Powell (former US Secretary of State) and Kuntoro Mangkusubroto. Kuntoro, who graduated from university in 1975, were the only recipient outside the US.

The honorary degree was presented to Kuntoro as an appreciation to his lifelong contribution to the application of decision science. His career in public service received global acknowledgement, especially from his achievements in leading the Agency for the Rehabilitation and Reconstruction of Aceh and Nias during 2005-2009.

As a celebration, Bandung Institute of Technology (ITB) together with Northeastern University co-hosted a public lecture by Kuntoro with the topic of “Managing Reform in Indonesia: From Tsunami Recovery to UKP4 – Decision Science in Practice”. This academic forum was held in the auditorium of State Electricity Company (PLN), a company in which he served as the CEO 14 years ago. The lecture intended to disseminate Kuntoro’s experience around the “art” of decision making at the highest level; experience that brings decision science into practice.

Kuntoro received his bachelor’s (industrial engineering) and professorship (decision science) both from ITB, respectively in 1972 and 2012. Since in his early thirties, the decision scientist had already been actively advocating decision science in Indonesia, among others by teaching the subject as an adjunct professor at the Command and Staff College of the Indonesia Air Force (1979-1982)

Throughout his career, Kuntoro sat at top positions in several state owned companies, served as the minister of mining and energy for two presidents, lead the BRR and now head the President’s Delivery Unit for Development Monitoring and Oversight (widely known as UKP4). In his public lecture, he positioned his experience from the last two organizations as an exceptional phase of his journey in exploring, challenging, applying and sharing decision science.

Especially at BRR, Kuntoro admitted that his knowledge on decision science was highly contested. Pressure came not only from the nature, but also from the people and their conflicts. “Facing nature is facing a problem that is relatively organized. On the other hand, people are not organized. The nature doesn’t think, but people do. There we were required to analyze and negotiate,” Kuntoro said philosophically.

“In BRR, I was realized that nothing can be considered as optimal or perfect. Everything is sub-optimal. In fact, that provides us with opportunities for continuous improvement, innovation and invention,” he further stated.

One of the most important innovations made in Aceh was the usage of Geographic Information System. This system is now highly utilized in UKP4 in its effort to monitor national and local development projects. “Too many innovations that are very valuable to the extent that I can confidently state that they are all Aceh’s heritage for Indonesia and the world,” said Kuntoro.

Also attended by Vice President Prof. Boediono, the event had around 500 audiences. The public lecture that took place on Friday (September 6, 2013) was opened by Nur Pamudji (CEO of PLN) and Prof. Dr. Akhmaloka (Rector of ITB), responded by Prof. Hooi Den Huan (Nanyang Technology University, Singapore) and closed by Prof. Joseph E. Aoun.***

Putusan MK-35, Paradigma Baru Pengelolaan yang Adil-Berkesinambungan

. Posted in News - Siaran Pers

Jakarta, 30 Agustus 2013 – Pengakuan terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA), sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B (2) UUD 1945, implementasinya diatur melalui banyak payung hukum, antara lain UUPA, UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga UU 41/1999 (tentang Kehutanan). Berbagai Putusan MK pun memperkokohnya; yang terbaru adalah Putusan 35/2013 tentang Hutan Adat: pemisahan antara hutan negara dengan hutan adat.

Penerapan “Putusan MK-35” itu perlu diperkaya oleh, serta didukung dan melibatkan, (perspektif) segenap pemangku kepentingan. Untuk itulah UKP4 dan UNORCID (Badan PBB untuk Koordinasi REDD+ di Indonesia) mengundang mereka berlokakarya di Jakarta, dua hari (29-30 Agustus 2013).

Dalam sambutannya, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto menyatakan, di manapun, pembangunan selalu dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda. Parameter yang komprehensif amat dibutuhkan terutama untuk pemastian status kawasan hutan, pelibatan MHA, hingga pereduksian konflik. “Untuk itu, upaya sistematis dan kolaboratif dari segenap pihak mutlak dibutuhkan,” tegas Kuntoro.

Terkait aspirasi masyarakat, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya berpendapat, upaya sistematis-kolaboratif bermakna untuk memastikan bahwa konflik atau friksi sosial yang menyentuh masyarakat adat dapat dikurangi atau dihindari. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menambahkan, “Upaya itu juga harus dipandang sebagai langkah krusial Indonesia untuk melakukan transformasi dari eksploitasi-sumberdaya ke pengelolaan-sumberdaya secara adil-berkesinambungan.”

Sejumlah panelis menyoroti isu sengkarut pendefinisian dan kelembagaan MHA dalam banyak peraturan perundang-undangan. Menurut Sekjen AMAN Abdon Nababan, tumpang-tindih penentuan fungsi ruang serta pemberian izin dan hak telah menempatkan hutan adat sebagai wilayah yang sarat konflik. “Wajarlah jika Putusan MK-35,” lanjut Abdon, “kami pandang sebagai kemenangan; bukan saja bagi MHA, melainkan juga bagi rakyat Indonesia karena melaluinyalah hak MHA kini telah diakui sebagai sebuah hak asasi yang definitif.”

Para panelis bersepakat bahwa Putusan MK terkait MHA adalah gerbang emas untuk memastikan agar pembangunan berjalan secara lebih inklusif dan koheren. Berbagai kompleksitas yang ada perlu diatur secara hati-hati serta membutuhkan kerja sama lintassektoral. Dalam konteks regulasi, masih terdapat kebutuhan mendesak untuk mempercepat pengesahan RUU Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan RUU Pertanahan. Kedua RUU itu substansinya perlu disesuaikan dengan spirit berbagai Putusan MK terkait MHA.

Peneliti CIFOR Daju Pradnja Resosudarmo menyampaikan hasil penelitiannya, “Kepastian hak atas lahan memang merupakan suatu syarat-penting (necessary condition). Namun, itu tidaklah cukup (insufficient) untuk memastikan bahwa pilihan kegiatan oleh pemegang hak sudah sejalan dengan prinsip kesinambungan”. Maka, agar kepastian hak bisa terimplementasi dengan mengedepankan prinsip adil dan berkesinambungan, imbuh Daju, pelbagai elemen lainnya perlu didukungkan.

Putusan MK terkait MHA telah menyediakan diri sebagai fondasi bagi perubahan tabiat pengelolaan sumberdaya alam. “Indikasi yang saya tangkap dari dari lokakarya ini menunjukkan, Indonesia amat berkomitmen untuk memastikan bahwa MHA dapat mengelola sumber dayanya sendiri secara adil dan berkesinambungan,  dengan dukungan pemerintah,” tandas Direktur UNORCID Satya Tripathi.

Evaluasi Realisasi Belanja K/L/N/D Semester I-2013

. Posted in News - Siaran Pers

Yogyakarta, 26 Agustus 2013. Bertempat di Istana Kepresidenan Yogyakarta, hari ini TEPPA menggelar evaluasi realisasi belanja nasional per Semester I Tahun 2013. Yang dimaksud nasional adalah mencakup Kementerian/Lembaga (Non-Kementerian)/Lembaga Negara (K/L/LN) serta Daerah. Mengangkat tema “Menyeimbangkan Percepatan dan Kualitas Realisasi Belanja”, rapat kerja sehari itu diikuti oleh Sekjen/Sestama dari keseluruh 86 K/L/LN serta gubernur/wakil gubernur dari keseluruh 33 Pemerintah Provinsi.

Melalui tema tersebut, ungkap Wakil Presiden Boediono, dimaksudkan agar alokasi terhadap pos anggaran kegiatan pada APBN maupun APBD harus dilakukan bukan hanya tepat-waktu dan tepat-sasaran saja, melainkan juga ber-multiplier effect optimal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Acara terdiri dari dua sesi. Sesi pertama (10.00-11.30 WIB) adalah sesi pembukaan  (oleh Gubernur DIY), penyampaian hasil evaluasi (oleh Ketua TEPPA), serta pengarahan dan curah-pendapat (oleh Bapak Wakil Presiden). Sesi kedua (12.30-16.30 WIB) dibagi menjadi dua kelompok seturut sumber anggarannya: APBN dan APBD. Sesi ini membahas aspek teknis sekaligus debottlenecking berbagai masalah terkait realisasi anggaran.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan, realiasi belanja kerap menumpuk di akhir tahun anggaran, sehingga diperlukan sistem pengendalian andal dan apabila ada masalah mampu dideteksi secara dini. “TEPPA mengisi kesenjangan itu. Penunjukan pejabat penghubung oleh TEPPA, misalnya, cukup memperkuat dan membantu peran gubernur,” jelasnya.

Pertemuan ini dalam  perspektif yang lebih luas, menurut Boediono, mengandung konsekuensi besar karena realisasi anggaran amat berkaitan dengan kondisi negara saat ini. “Setidaknya ada dua arus perkembangan pokok, yakni kelambatan ekonomi dunia yang berdampak langsung pada anjloknya harga komoditas ekpor, serta ketatnya ketersediaan pembiayaan dari luar (likuiditas global),” jelas Wakil Presiden.

Boediono melanjutkan, perkembangan mutakhir dari kebijakan moneter di negara-negara maju seyogianya ditanggapi bersama oleh segenap K/L/LN dan Daerah, bukan hanya oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perekonomian. “K/L juga semakin dituntut untuk lebih efisien, efektif, dan mendukung empat paket pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, tambahnya, proyek infrastruktur, investasi, dan dukungan terhadap ekonomi rakyat, perlu segera dimanfaatkan secara efektif. Biaya-biaya yang membebani ekonomi rakyat dan investor harus dikikis.

Ketua TEPPA Kuntoro Mangkusubroto mengkhawatirkan pembangunan infrastruktrur di skema APBN-Perubahan maupun ABPD-Perubahan. “Kami khawatir karena ada potensi tidak selesai tepat di akhir tahun anggaran. Kalaupun selesai, selain ada pengurangan keluaran, potensi mutunya pun kurang bagus,” ungkap Kuntoro Mangkusbroto.

Mengenai Daerah, menurut Boediono, setidaknya ada dua isu yang perlu diperhatikan. “Jangan sampai ada PHK dan kelola sebaik-baiknya harga kebutuhan pokok,” tegasnya. ***